Peran aktif pemerintah desa dalam mendukung program penyuluhan hukum desa merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku di tingkat desa. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa, pemerintah desa memiliki peran yang strategis dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku.
Menurut Bupati Kabupaten Bantul, Drs. Suharsono, “Peran aktif pemerintah desa sangat diperlukan dalam mendukung program penyuluhan hukum desa. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang hukum desa, diharapkan masyarakat dapat terlindungi dan memahami hak-hak serta kewajibannya secara lebih baik.”
Salah satu ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Bambang Sutrisno, SH, juga menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam program penyuluhan hukum desa. Menurut beliau, “Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat desa harus mampu memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat terkait dengan hukum desa.”
Dalam pelaksanaan program penyuluhan hukum desa, pemerintah desa dapat bekerjasama dengan lembaga atau organisasi yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah akurat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah desa juga dapat melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka adat untuk membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih mudah dipahami.
Dengan peran aktif pemerintah desa dalam mendukung program penyuluhan hukum desa, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan hak-hak dan kewajibannya serta dapat memanfaatkannya secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, tercipta masyarakat yang lebih taat hukum dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.